Sipil Aceh Tolak Konferensi Internasional BRR
Reporter : AK News
Banda Aceh, acehkita.com.
Masyarakat sipil Aceh menyatakan penolakannya terhadap penyelenggaraan konferensi internasional tentang Studi Aceh dan Samudera India pada 24-26 Februari mendatang. Apalagi, konferensi yang menelan dana Rp1,7 miliar itu tidak menjamin bermanfaat bagi korban.
Konferensi bertema “International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies” itu diselenggarakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias yang bekerjasama dengan Asia Research Institute Universitas Nasional Singapura, pada 24-26 Februari mendatang.
Masyarakat sipil yang menolak penyelenggaraan konferensi internasional tersebut menegaskan bahwa penolakan bukan karena mereka tertutup terhadap gagasan yang datang dari luar atau yang anti-ilmiah.
“Prinsip kami, tujuan utama dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh-Nias harus selalu dilandasi pada kepentingan dan terpenuhinya hak-hak dasar korban tsunami, seperti perumahan, dan pemulihan ekonomi masyarakat,” sebut koalisi masyarakat sipil dan intelektual dalam petisi yang diterima redaksi acehkita.com, Kamis (15/2) sore.
Koalisi masyarakat sipil yang menolak konferensi itu terdiri atas 25 organisasi, di antaranya: Forum LSM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi NGO HAM, Gerakan Anti-Korupsi, Flower, Lembaga Bantuan Hukum, Sentral Informasi Referendum Aceh, Greenomics Jakarta, Partai Rakyat Aceh, Komite Pemantau Perdamaian dan Demokrasi, dan SAKSI Simeulue. Sementara dari kalangan intelektual ada nama Agus Nur Ama (yang lebih dikenal dengan sebutan
Agus PMTOH), Mukhlis A. Hamid, dan Fikar W. Eda (seniman Aceh di Jakarta).
Menurut mereka, ada tiga alasan mendasar menolak penyelenggaraan konferensi yang diikuti sejumlah perwakilan dari negara-negara yang terkena bencana tsunami 26 Desember 2004 lalu. “Dari segi etik, pelaksanaan konferensi tidak menunjukkan sama sekali sikap dan tanggung jawab intelektual yang berpihak pada amanat penderitaan rakyat,” sebut petisi tersebut. “Ini adalah sebuah wujud konferensi yang satir dan memalukan.”
Pelaksanaan konferensi itu juga dinilai mengabaikan asas skala prioritas. Mereka menilai jadwal konferensi dilaksanakan bukan pada waktu yang tepat, di saat masih banyak warga korban tsunami yang masih bertahan di barak-barak pengungsian karena belum memperoleh bantuan rumah.
Alasan ketiga adalah dari segi penghematan dana. Konferensi yang akan berlangsung selama tiga hari itu menelan biaya Rp1.769.309.000.
“Uang sebesar itu seharusnya tidak dihabiskan dalam tiga hari, yang belum tentu memberikan manfaan bagi masyarakat korban tsunami,” kata Sekretaris Jenderal Forum LSM, Wiratmadinata, dalam konferensi pers di kantor Aliansi Jurnalis Indenden Banda Aceh, Kamis (15/2) sore. “Harusnya BRR fokuskan untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi.” [dzie]
Sumber berita : www.acehkita.com
DIarsipkan di bawah: Politik
